SURABAYA - Akhmad sukardi dan ceo markplus hermawan kertajaya berikan workshop perubahan mindset revolusi mental birokrasi di badan diklat prov jatim.
Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi MM meminta agar pemimpin di setiap instansi/lembaga maupun dinas harus berani mengambil perubahan secara tegas guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Pemimpin juga harus berani melakukan inovasi dan kreatifitas dengan melakukan perubahan secara positif.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Perubahan Mindset bersama CEO Mark Plus Hermawan Kertajaya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim, Jl. Balongsari Tama, Surabaya, Senin (7/12).
Ia mengatakan, tidak mudah menjadi seorang pemimpin dalam melakukan perubahan di instansinya. Perubahan yang dilakukan, terkadang tidak nyaman bagi karyawan namun secara bertahap akan menghasilkan kinerja organisasi/instansi menjadi baik.
Pada saat menjabat sebagai Kadispenda, Sukardi mencontokan, membuat inovasi layanan pembayaran perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan sistem online atau drive true. Saat itu, tidak semua pegawai dan instansi vertikal di dalamnya bisa sejalan dengan kebijakan yang ada.
Akan tetapi, setelah memahami dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, pelayanan Drive True di Jatim mampu membuahkan hasil dan memberikan penghargaan di tingkat nasional.
Tak hanya itu, sistem drive true tersebut juga menjadi percontohan dari sistem on line lainnya di Jatim dan Indonesia. "Perubahan memang dirasa tidak nyaman. Akan tetapi, jika dirasakan manfaatnya besar, maka perubahan tersebut akan diikuti. Itulah tugas dari seorang pemimpin," ungkapnya.
Di era otonomi serta tuntutan masyarakat yang semakin menekankan profesionalisme, birokrasi di tuntut agar cepat beradaptasi secara tepat. Perubahan menjadi hal yang tak terelakkan. Reformasi birokrasi di daerah secara konseptual menunjukkan mulai berjalannya proses peralihan dari old public administration ke new public management.
Peralihan ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas maupun kinerja dari pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi di daerah. Tuntutan adanya perbaikan kualitas kinerja birokrasi ini erat kaitannya dengan keinginan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal.
Dalam paradigma good governance dijelaskan, institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. "Birokrat harus mampu bersifat fasilitatif ketimbang kontrol dan bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Keberadaan jajaran birokrasi yang memiliki kualitas dan kapabilitas tinggi merupakan prasyarat mutlak terciptanya tata pemerintahan yang baik," terangnya.
Revolusi mental dalam birokrasi dapat juga diartikan sebagai perubahan mindset birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari yang duduk bersandar dan bermalas malasan berubah menjadi birokrasi yang pro aktif. Birokrasi yang berfikiran secara feodal di tuntut menjadi pola pikir merakyat.
"Kesemuanya itu jika tumbuh dan berkembang secara baik, dalam diri seorang pemimpin akan menghasilkan perilaku birokrasi yang berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, bertanggung jawab, produktif, kreatif, kerja keras dan iklas," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Badiklat Prov Jatim Drs. Budi Santosa melaporkan, bahwa workshop perubahan mindset ini akan difokuskan pada penyamaan visi dan persepsi dan penerapan revolusi mental dalam birokrasi pemerintahan.
Selain itu, dalam workshop ini dimaksudkan untuk mengembangkan pola pikir pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Jatim dari pola pikir responsibilitas yang berbasis administratif dirubah ke arah akuntabilitas berbasis kinerja.
(Humas Setdaprov. Jatim/arz/team4k2)
Post a Comment