GRESIK infojatim.com - Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. Telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh aliansi 'Kompak' Gresik ( komite Masyarakat Pejuang Anti Korupsi) bertempat di depan kantor DPRD Kab. Gresik Jl. KH. Wahid Hasyim No.5 Kec/Kota Kab. Gresik terdiri dari (Forkot, Genpatra, MGPK, FPPI Gresik, PPAG, PAL dan Ultras Gresik) yang diikuti sekitar 100 orang dengan penanggung jawab Sdr. Sayfudin (Korlap Aksi), Selasa ( 14/01/2020 ) .

"Adapun tuntutan dalam aksi unjuk rasa mendesak DPRD Kab. Gresik agar memanggil bupati Gresik guna untuk menonaktifkan Sekda Gresik karena sudah berstatus terdakwa demi terciptanya pemerintah Gresik yang bersih. 

"Dan juga mendesak DPRD Gresik untuk membantu pansus anti korupsi guna mengawal permasalahan-permasalahan korupsi di Kab. Gresik yang terkesan di peti Es kan. 

"Lebih lanjut usut tuntas OTT di inspektorat di Kab. Gresik oleh pihak kepolisian yang sampai saat ini belum ada penetapan tersangka bahkan terkesan di peti es, dan usut tuntas korupsi di Dinkes karena tidak mungkin korupsi berdiri sendiri. Untuk mewujudkan Pemerintah Gresik yang bersih dari praktek-praktek Korupsi.'Ujar Korlap Aksi '" dalam aksi ujuk rasa tersebut. " 

Adapun Massa aksi tiba di depan kantor DPRD Kab. Gresik, dan secara bergantian mereka melaksanakan orasi yang pada intinya usut tuntas,dan berantas permasalahan korupsi oleh pejabat di Kab. Gresik yang seharusnya di usut secara tuntas seperti ; 
1) korupsi dana kapitalis pelayanan (Jaspel) dinas kesehatan Kab. Gresik. 
2) operasi tangkap tangan BPPKAD (Badan pendapatan pengelolaan keuangan aset) Kab. Gresik. 
3) korupsi kasus dinas pemuda olahraga (Dispora) Kab. Gresik. 

"Lebih lanjut dikatakan Bahwa perkara korupsi dari hasil yang didapat uang haram bukan hanya dinikmati sendiri oleh pelaku korupsi akan tetapi ada dugaan keterkaitan beberapa pihak pejabat yang menikmati hasil korupsi tersebut bahwa dalam perkara ini pihak berwajib atau kejaksaan dapat mengusut tuntas perkara tersebut, "Pungkasnya, "

"Maka dari itu untuk kasus yang ada di dinas kesehatan Kab. Gresik terdakwa Nurul Dholam Mantan kepala Dinas Kesehatan melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi BPJS kesehatan hingga 10% dengan cara memerintah masing-masing 32 kepala puskesmas. 

"Sehingga dana hasil korupsi yang mengalir di antaranya untuk internal BPPKAD yang terdiri dari satpam dan cleaning servis sebesar Rp. 1.250.000 kemudian untuk eksternal yang terdiri dari pejabat Asisiten 1, Asisiten 2 dan Asisten di berikan 2.000.000 pada triwulan namun angka berubah pada triwulan berikutnya menjadi 1,500.000. 

"Dikatakan bahwa ada 2 ajudan Bupati yang masing-masing diberikan Rp. 2.000.000 pada triwulan pertama namun pada triwulan berikutnya angka tersebut berubah menjadi Rp. 15.000.000 per orang selain ajudan Bupati uang juga di berikan pada sopir Bupati, " Ujarnya " Saat berorasi di lapangan. 

Akhirnya dari perwakilan massa aksi Genpatra jumlah 15 orang dipimpin oleh Sdr. Ali Candi (Korlap Aksi) di temui oleh Bpk. H. Fandi Akhmad Yani, SE (ketua DPRD Kab. Gresik) untuk mediasi. 

" Menurut Penyampaian Sdr. Faris (Ketua Forkot Kab. Gresik) Dalam mediasi tersebut bahwa pada intinya kasus korupsi yang berada di Kab. Gresik masih belum bisa terselesaikan karena harapan besar yang bisa menyelesaikan permasalahan korupsi ini hanya DPRD Kab. Gresik " Ujarnya, "

" Begitu Penyampaian Sdr. Wahab (Ketua MGPK Kab. Gresik) yang pada dasarnya bahwa 
1).kedatangan saya di sini meminta proses-proses korupsi yang ada di Kab. Gresik terselesaikan dengan baik dan semua berharap Gresik bebas korupsi, Ujarnya " kepada para aksi unjuk rasa saat di ruangan dalam mediasi tersebut.
2) lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Kasus inspektorat di Kab. Gresik sampai saat ini belum terselesaikan oleh pihak kepolisian karena sudah ada bukti-bukti lengkap namun belum di tentukan tersangka korupsi. 
3) Bahwa Korupsi tidak mungkin berdiri sendiri karena ada yang menerima dan ada yang mengintruksikan dan saya berharap kepada DPRD Kab. Gresik yang saat ini kepengurusannya banyak yang baru agar bisa mengawal adanya Korupsi di Kab. Gresik agar Gresik semakin bersih dan terbebas dari korupsi.

" Sementara juga Penyampaian Bpk. H. Fandi Akhmad Yani, SE (Ketua DPRD Kab. Gresik) yang pada dasarnya beliau mengatakan
1) Bahwa kasus yang ada di Kab. Gresik yang meliputi di Pemda dan Dinas-dinas terkait saat ini sudah dilakukan pemeriksaan dan masih berjalan dan saya berharap untuk bersama-sama mengawal. 
2) Bahwa kami akan segera merapatkan di tingkat pimpinan dewan sehingga saya juga berharap aliansi mengawal dan saya juga akan segera memutuskan agar Bupati tidak menon aktifkan Sekda agar Sekda bisa bekerja dengan baik.
3) Bahwa kami akan membentuk adanya PAM sus anti korupsi di Kab. Gresik dan pada hari Kamis saya mengajak perwakilan massa aksi untuk mengikuti adanya rapat pembahasan aksi pada hari ini, saat Berkomentar Kepada awak media saat bermediasi. 

" Ya bagaimana pun kita harus menghargai proses hukum dan kita berharap bisa mengawal bersama-sama dan kegiatan hari ini saya tidak bisa memutuskan langsung karena di DPRD banyak fraksi-fraksi sehingga akan kami segera rapatkan terlebih dahulu. 

"Selanjutnya massa aksi bergeser menuju ke Kantor Pemkab Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan massa aksi tiba di depan kantor Pemkab Gresik untuk melaksanakan orasi yang pada intinya 
a. Bahwa Bupati Gresik sudah melindungi para Korupsi yang ada di pemerintahan Kab. Gresik karena Pemerintah Kab. Gresik sudah berani melawan hukum dan banyak kepala Dinas yang korupsi. 
b. Bahwa Bupati di pilih untuk mensejahterakan rakyat namun tetapi kenyataannya di Kab. Gresik Bupati tidak mau mensejahterakan rakyat dan banyak uang anggaran di korupsi.

"Dalam aksi ujuk rasa tersebut, Bupati mohon maaf melalui Kesbangpol tidak bisa menemui aksi unjuk rasa di karenakan bertepatan dengan agenda yang sama Bupati mempunyai agenda di luar, tetapi para pendemo disambut oleh Darmman kep Kesbangpol Kab Gresik dan aksi unjuk rasa tersebut di Kawal mulai dari DPRD Gresik sampai Pemkab Gresik oleh anggota tim pengamanan Black Panther dari Polres Gresik di bawah ke pemimpinan AKBP Kusworo Wibowo Kapolres Gresik, Kodim 0817, TNI, dan Polr, berjalan dengan lancar aman dan tertib.

"Dengan demikian kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi Kompak Gresik bertujuan untuk memberantas Korupsi di wilayah Kabupaten Gresik karena banyak kepala Dinas yang ada di Kabupaten Gresik melakukan korupsi, pungkas Korlap Aksi. 


Penulis Arifin s.zakaria Infojatim.com (Pendiri dan Penanggung jawab redaksi)

Post a comment