SURABAYA - Konsep Jatimnomics yang digagas Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo direkomendasi menjadi model untuk merestorasi ekonomi nasional. Jatimnomics dinilai mampu untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Rekomendasi tersebut dihasilkan dari diskusi beberapa pakar ekonomi pada saat melakukan Seminar Nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi untuk Percepatan Kemandirian Bangsa di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (28/01/16).

Jatimnomics mampu menjadikan Jatim menembus di negara-negara ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dengan data perdagangan Jatim dengan Negara-negara ASEAN per periode Januari – Oktober 2015 yang mengalami surplus kecuali dengan negara Singapura.

Dat perdagangan Jatim dengan Malaysia surplus 112,58 juta dollar AS, Thailand 4,14 juta dollar AS, Vietnam 13,07 juta dolla AS, Filipina 66,22 juta dollar AS, Myanmar 20,21 juta dollar AS, Kamboja 3,95 juta dollar AS, Brunei Darussalam 3,94 juta dollar AS, Singapura -1.046,76 juta dollar AS.  

Kinerja perdagangan antar pulau pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi transaksi perdagangan 2011 mencapai Rp. 463,35 triliun, tahun 2014 mencapai Rp. 741,43 triliun. Untuk rata-rata potensi transaksi per tahun tumbuh 15 persen (Rp. 69,52 triliun). 

Menurut Soekarwo, Jatimnomics merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari Produksi (UMKM dan Besar), Sistem Pembiayaan, dan Perdagangan/Pasar.

Targetnya, semua dilibatkan untuk mengambil keputusan bersama dan bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. 

"Masyarakat yang dilibatkan mampu bergairah dalam menjalankan perekonomian, karena dapat kredit murah untuk UMKM khususnya yang feasible tidak bankable. Untuk itu, Jatim menyiapkan dana Rp. 1,7 triliun dengan sistem loan agreement bunga ringan maksimal 9 persen suku bunga BPR ke pelaku UMKM. Rincian dana tersebut terdiri dari pinjaman anggaran Pemprov Jatim di Bank Jatim Rp. 400 miliar, dana cadangan pilgub Rp. 400 miliar, dan sisanya dari dana Silpa dan non Silpa" ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya. 

Jatimnomics memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang kecil, memberikan akses pasar dan teknologi. Sedangkan usaha yang besar diberikan garansi berupa ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Sementara itu, Kepala Media Research Center (MRC) Asep Setiawan menjumpai hal yang menarik bahwa Jatim telah melakukan geliat ekonomi lokal domestik (Jatimnomics) dengan melihat celah kerjasama kepada berbagai kalangan baik bersifat B2B, G2G, atau B2G sebelum pemerintah pusat melakukan intervensi ekonomi dengan regulasi dan deregulasinya. 

Menurutnya, restorasi kebijakan ekonomi untuk percepatan kemandirian bangsa merupakan solusi unggulan selain mempertimbangkan munculnya enam seri paket ekonomi pemerintah.

Salah satu yang membedakannya adalah telah berkembangnya kekuatan inovatif dan inklusif ekonomi lokal berbasi UMKM di Jatim dengan semangat entrepreneurship yang berdiri kokoh dalam pasar nasional, regional dan global yang dikenal dengan Jatimnomics. 

Oleh karena itu, restorasi kebijakan ekonomi merupakan kekuatan fundamental untuk melakukan perubahan regulasi dan/atau undang-undang dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kegiatan ekonomi masyarakat lokal dan UMKM. 

Sehingga pemerintah pusat dan daerah lain dapat belajar bersama melakukan transformasi ekonomi lokal menjadi ekonomi nasional.

Sementara itu, terkait keberhasilan Jatim di bidang ekonomi, Surya Paloh meminta Jatim harus tetap menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional, serta succes story Jatim harus ditularkan ke provinsi lain. Harapannya, hasil pertemuan ini bentuk kepedulian untuk kemajuan bangsa dan negara. 

 "Jatim penghasil migas terbesar keempat nasional, PDRB di Jatim juga terbesar setelah Jakarta. Ini karena visinya enterpreneurship pemimpin Jatim ini. Dibuktikan pertumbuhan ekonomi lebih besar Jatim di atas nasional," tuturnya.

Ketua Panitia Effendi Choirie menjelaskan restorasi pembangunan ekonomi harus dijalankan. Apa yang diusung Pemerintah, lanjut Gus Coy panggilan Effendi harus didukung untuk pembangunan Nasional. "Restorasi harus dijalankan, sebagai upaya pembangunan, itu yang harus ditanamkan," pungkasnya.

Selain Seminar Nasional, focus group discussion, Media Research Center juga mengadakan temu bisnis pengusaha Prov. Jatim dengan pengusaha 26 provinsi melalui Kantor Perwakilan Dagang (KPD).

Sampai dengan pukul 12.00 WIB, total transaksi mencapai Rp. 134 miliar dengan rincian transaksi untuk dagang jangka panjang mencapai Rp. 23 miliar, sedangkan jangka pendek mencapai Rp. 111 miliar.

Sumber :  ( Humas Jatim )

Post a Comment