JAKARTA - Usaha pengembangan APEX Bank di Jatim yang dilakukan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berbuah prestasi tersendiri. Atas pengembangan APEX Bank di Jatim, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim tersebut menerima Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad kepada Pakde Karwo disaksikan Presiden RI Joko Widodo dalam Pertemuan Presiden RI dengan Perwakilan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta, Jumat (15/1/15) pagi.
Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini diserahkan kepada tokoh dan institusi di luar industri jasa keuangan atas peran dan sumbangsih terhadap pengembangan industri jasa keuangan. Terdapat empat kategori untuk penghargaan tersebut yakni universitas, tokoh, pemerintah daerah, dan asosiasi.
Pakde Karwo dinilai telah mempelopori wilayahnya melalui kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi satu dimiliki pemerintah daerah, pendirian APEX BPR, serta mendukung pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui optimalisasi peran Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Pelopor Inklusi Keuangan kategori Pemerintah Daerah merupakan penghargaan pertama yang diraih Pakde Karwo pada tahun 2016. Selain Provinsi Jatim, penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan kategori Pemerintah Daerah juga diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah dan Kota Mojokerto.
Provinsi Jateng yang diterima oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai berhasil mengimplementasikan UU mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, memiliki program LKM dengan mengaktifkan kegiatan SKPD yang terkait pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan LKM, serta launching pemberian ijin LKM yang pertama kalinya sejak berlakunya UU LKM.
Sedangkan Kota Mojokerto yang diterima Walikota Mojokerto KH. Mas'ud Yunus dinilai menegakkan industri jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum bankable melalui BPRS pemerintah kota, menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan syariah dan mendirikan 2 LKMS yang pertama di Jatim, sehingga dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad kepada Pakde Karwo disaksikan Presiden RI Joko Widodo dalam Pertemuan Presiden RI dengan Perwakilan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta, Jumat (15/1/15) pagi.
Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini diserahkan kepada tokoh dan institusi di luar industri jasa keuangan atas peran dan sumbangsih terhadap pengembangan industri jasa keuangan. Terdapat empat kategori untuk penghargaan tersebut yakni universitas, tokoh, pemerintah daerah, dan asosiasi.
Pakde Karwo dinilai telah mempelopori wilayahnya melalui kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi satu dimiliki pemerintah daerah, pendirian APEX BPR, serta mendukung pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui optimalisasi peran Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Pelopor Inklusi Keuangan kategori Pemerintah Daerah merupakan penghargaan pertama yang diraih Pakde Karwo pada tahun 2016. Selain Provinsi Jatim, penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan kategori Pemerintah Daerah juga diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah dan Kota Mojokerto.
Provinsi Jateng yang diterima oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai berhasil mengimplementasikan UU mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, memiliki program LKM dengan mengaktifkan kegiatan SKPD yang terkait pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan LKM, serta launching pemberian ijin LKM yang pertama kalinya sejak berlakunya UU LKM.
Sedangkan Kota Mojokerto yang diterima Walikota Mojokerto KH. Mas'ud Yunus dinilai menegakkan industri jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum bankable melalui BPRS pemerintah kota, menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan syariah dan mendirikan 2 LKMS yang pertama di Jatim, sehingga dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Seusai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengatakan, penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi kepada perbankan yang ada di Jatim termasuk Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, dan BPR Kabupaten/kota di Jatim.
"Prestasi ini diraih atas langkah-langkah yang dilakukan mampu membantu masyarakat kecil untuk lebih berdaya dalam perekonomian seperti pemberian kredit murah kepada UMKM. Perbankan mampu meraih masyarakat yang usahanya feasible namun tidak bankable," ujarnya.
Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim melakukan intervensi untuk membela UMKM, salah satunya regulasi agar Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim dengan suku bunga yang lebih rendah dari perbankan umum.
"Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim, telah memberikan beberapa kemudahan seperti kredit linkage program dengan bunga ringan. Dengan adanya Apex yang dibentuk Bank Jatim, harapannya UKM bisa terlayani," tuturnya.
Dengan suku bunga murah, UMKM akan lebih mudah mengakses dan mendapatkan stimulasi modal usaha dengan bunga ringan. "Khusus untuk wong cilik, harus ada Dilibelarisasi karena mereka pada di posisi yang lemah jika dipaksa ikut liberalisasi. Jadi UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat," kata Pakde Karwo.
Untuk peran Jamkrida Jatim diharapkan mempunyai konsep yang lebih dari sekedar asuransi. Ketika Jamkrida diluncurkan banyak sekali kegiatan usaha yang feasible tapi tidak bankable sehingga Jamkrida bisa berperan aktif memberikan dukungan kepada UMKM.
"Jamkrida yang mengemban fungsi sebagai penjamin untuk meningkatkan akses suatu kewirausahaan yang sudah berkembang atau baru merintis usaha yang fisible tapi tidak bankable, menjadi memungkinkan untuk dikembangkan melalui fasilitas Jamkrida," ujarnya..
Dalam pertemuan ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, OJK mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.
"Program percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas perhatian kita bersama untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Harapan ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Menurutnya, Program percepatan akses keuangan daerah sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Sehingga OJK akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat dengan TPAKD bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya.
"Tim ini nantinya akan menggalang kerja sama di antara berbagai elemen di daerah untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih proaktif bagi masyarakat di daerah. Potensi sumber dana di daerah akan dioptimalkan untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan pengusaha pemula di daerah," kata Muliaman.
"Prestasi ini diraih atas langkah-langkah yang dilakukan mampu membantu masyarakat kecil untuk lebih berdaya dalam perekonomian seperti pemberian kredit murah kepada UMKM. Perbankan mampu meraih masyarakat yang usahanya feasible namun tidak bankable," ujarnya.
Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim melakukan intervensi untuk membela UMKM, salah satunya regulasi agar Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim dengan suku bunga yang lebih rendah dari perbankan umum.
"Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim, telah memberikan beberapa kemudahan seperti kredit linkage program dengan bunga ringan. Dengan adanya Apex yang dibentuk Bank Jatim, harapannya UKM bisa terlayani," tuturnya.
Dengan suku bunga murah, UMKM akan lebih mudah mengakses dan mendapatkan stimulasi modal usaha dengan bunga ringan. "Khusus untuk wong cilik, harus ada Dilibelarisasi karena mereka pada di posisi yang lemah jika dipaksa ikut liberalisasi. Jadi UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat," kata Pakde Karwo.
Untuk peran Jamkrida Jatim diharapkan mempunyai konsep yang lebih dari sekedar asuransi. Ketika Jamkrida diluncurkan banyak sekali kegiatan usaha yang feasible tapi tidak bankable sehingga Jamkrida bisa berperan aktif memberikan dukungan kepada UMKM.
"Jamkrida yang mengemban fungsi sebagai penjamin untuk meningkatkan akses suatu kewirausahaan yang sudah berkembang atau baru merintis usaha yang fisible tapi tidak bankable, menjadi memungkinkan untuk dikembangkan melalui fasilitas Jamkrida," ujarnya..
Dalam pertemuan ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, OJK mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.
"Program percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas perhatian kita bersama untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Harapan ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Menurutnya, Program percepatan akses keuangan daerah sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Sehingga OJK akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat dengan TPAKD bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya.
"Tim ini nantinya akan menggalang kerja sama di antara berbagai elemen di daerah untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih proaktif bagi masyarakat di daerah. Potensi sumber dana di daerah akan dioptimalkan untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan pengusaha pemula di daerah," kata Muliaman.
OJK menyasar penguatan ekonomi di masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pertemuan kali ini juga mengajak para pimpinan industri jasa keuangan untuk memperluas jangkauan ke daerah-daerah.
Sementara itu, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), Indonesia sudah memasuki era kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perlu diingat negara ini bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Menurutnya, yang menjadi kunci untuk sukses dalam persaingan menghadapi MEA salah satunya yakni efisiensi di semua sektor. Industri jasa keuangan harus efisien menyiapkan diri di era kompetisi MEA.
Selain itu, Inflasi di daerah pun juga harus bisa dikendalikan dengan baik. Tahun 2015 inflasi Indonesia mencapai 3,3 persen lebih baik dari tahun 2014 yang mencapai 8,3 persen. Gejolak kenaikan harga bisa dikendalikan tahun 2015. "Sekarang hampir semua kepala daerah betul-betul mengetahui apa manfaat inflasi, bagaimana mengendalikan inflasi," jelas Presiden RI Jokowi.
Presiden RI Jokowi mengingatkan, peredaran keuangan di daerah juga harus tersalurkan dengan baik. Daerah dan masyarakat kecil harus diurus. Untuk itu, tahun 2016 ini pemerintah menganggarkan dana desa sebanyak Rp. 47 triliun.
"Ini besar sekali. Kalau pengelolaannya didampingi industri jasa keuangan masuk ke daerah, maka uang tersebut tidak kembali ke Jakarta. Ini akan memberikan dampak daya beli, kesejahteraan, ekonomi di pedesaan sangat besar," imbuh Presiden RI Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden RI Jokowi mengingatkan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, walikota harus menjaga dan mendampingi industri keuangan daerah. Untuk kepala desa diminta agar uang itu digunakan untuk infrastruktur padat karya. Gunakanlah material yang ada di desa.
Presiden RI Jokowi mengatakan, tahun ini, pemerintah akan memberikan subsidi melalui APBN sebanyak Rp 10 triliun, diharapkan bunga KUR bisa menjadi 9 persen dari 22 persen. Ini dilakukan agar industri jasa keuangan khususnya perbankan dapat bersaing.
Menurutnya, yang menjadi kunci untuk sukses dalam persaingan menghadapi MEA salah satunya yakni efisiensi di semua sektor. Industri jasa keuangan harus efisien menyiapkan diri di era kompetisi MEA.
Selain itu, Inflasi di daerah pun juga harus bisa dikendalikan dengan baik. Tahun 2015 inflasi Indonesia mencapai 3,3 persen lebih baik dari tahun 2014 yang mencapai 8,3 persen. Gejolak kenaikan harga bisa dikendalikan tahun 2015. "Sekarang hampir semua kepala daerah betul-betul mengetahui apa manfaat inflasi, bagaimana mengendalikan inflasi," jelas Presiden RI Jokowi.
Presiden RI Jokowi mengingatkan, peredaran keuangan di daerah juga harus tersalurkan dengan baik. Daerah dan masyarakat kecil harus diurus. Untuk itu, tahun 2016 ini pemerintah menganggarkan dana desa sebanyak Rp. 47 triliun.
"Ini besar sekali. Kalau pengelolaannya didampingi industri jasa keuangan masuk ke daerah, maka uang tersebut tidak kembali ke Jakarta. Ini akan memberikan dampak daya beli, kesejahteraan, ekonomi di pedesaan sangat besar," imbuh Presiden RI Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden RI Jokowi mengingatkan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, walikota harus menjaga dan mendampingi industri keuangan daerah. Untuk kepala desa diminta agar uang itu digunakan untuk infrastruktur padat karya. Gunakanlah material yang ada di desa.
Presiden RI Jokowi mengatakan, tahun ini, pemerintah akan memberikan subsidi melalui APBN sebanyak Rp 10 triliun, diharapkan bunga KUR bisa menjadi 9 persen dari 22 persen. Ini dilakukan agar industri jasa keuangan khususnya perbankan dapat bersaing.
Sumber : ( Humas Jatim )
Post a Comment