GRESIK infojatim.com - Pada tanggal 20 Januari 2018, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Gresik.

Kepastian ini disampaikan oleh Bupati saat memberikan pengarahan kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik pada Senin (8/1/2018) pagi di Halaman Kantor Bupati Gresik.

Menurut Sambari, Penandatanganan antara Kepala OPD dengan Bupati Gresik ini dilakukan setelah semua berkas program dari seluruh OPD dipelajari oleh Bupati.

"Dalam seminggu terakhir ini kita telah membuka seluruh program dan anggaran dari seluruh OPD. Selanjutnya kepada seluruh Kepala OPD untuk mempresentasikan dihadapan saya beserta tim. Nantinya kami bersama tim akan memutuskan setelah terlebih dahulu merevisi segala sesuatunya untuk perbaikan" tegas Sambari.

Pada kesempatan itu Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat dan bawahannya untuk bekerja lebih hati-hati.

"Semua kesalahan, Kepala OPD yang bersangkutan harus ikut bertanggungjawab. Untuk itu para pimpinan jangan hanya pasrah saja atas kinerja bawahannya. Tolong apabila ada pengajuan anggaran yang tidak pantas untuk dilaksanakan agar jangan ditandatangani. Saya tidak mungkin membaca satu persatu. Untuk itu anda harus cek dan ricek" tandas Sambari seakan gak mau kecolongan.

Bupati Sambari juga menyebutkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai tanggal 31 Desember 2017 pukul 24.00 yang mencapai Rp. 153 miliar. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan Bupati Gresik yang hanya Rp. 100 miliar. Memang saat itu pada Jum'at pagi tanggal 29 Desember 2017 Bupati menyebutkan jumlah Silpa hanya Rp. 81 miliar.  
"Jumlah Silpa ini murni dari penghematan setelah semua program dilaksanakan. Perhitungannya, dari total Anggaran 2017. Dikurangi total belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi ada nilai SILPA sebesar Rp. 153 miliar. Prinsipnya semua sudah dilaksanakan" tandas Sambari.

Menanggapi pengarahan Bupati, Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono mengatakan, memang pada tahun 2017 ini Bupati mengawal langsung sejak mulai perencanaan, penganggaran maupun saat pelaksanaan.

"Bupati banyak mengevaluasi anggaran yang tidak masuk akal dan yang tak mungkin bisa dilaksanakan, atau bahkan ada anggaran yang terlampau besar Bupati tak segan-segan untuk merevisi" tandas Suyono. 


ARZ Team

Post a Comment