SURABAYA - Perencanaan program dan penganggaran pembangunan secara umum masih belum terintegrasi optimal. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dengan baik agar pemerintah daerah dapat melaksanakan komitmen yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu setiap SKPD harus melakukan inovasi sesuai dengan tupoksi SKPD masing-masing"
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM ketika membuka Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka Eksposure Kajian Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Provinsi Jatim, di Kantor UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Jl Sikatan no 10 Surabaya, Selasa (02/02/16).
Menurutnya, integrasi antara perencanaan dan penganggaran sangat penting bagi kinerja suatu daerah. Hal itu untuk memberikan gambaran dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain itu, melalui perencanaan, dapat memprediksi apa yang akan dilalui.
Dengan demikian dapat meminimalkan ketidakpastian, sehingga meski anggaran yang terbatas dapat memilih alternatif terbaik. "Maka, perencanaan harus benar-benar bagus, supaya hasilnya bagus, dan harus ada skala prioritas perencanaan yang mana yang harus didahulukan," tandasnya.
Tapi sayang sekali, lanjutnya, masih ada beberapa SKPD yang belum memahami tentang konsep perencanaan. Hal itu dapat dilihat dari lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.Terkadang ada perencanaan bagus tapi tidak pernah diusulkan untuk dianggarkan, bahkan tidak pernah paparan di Bappeda. Sebaliknya, terkadang ada anggaran ada tapi programnya kurang bagus sehingga cenderung melakukan pemborosan.
Permasalahan lain, dirasakan masih rendahnya relevansi program dengan permasalahan yang melatarbelakangi diselenggarakannya suatu program. Disamping itu masih ada tumpang tindih kegiatan antar SKPD
Sementara itu Kepala UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Dr Rachmah Jabbar, MM mengatakan, Focus Grup Discussion (FGD) Pemprov Jatim bekerja sama denga Universitas Gajah Mada Jogyakarta ini untuk mengetahui perencanaan dan anggaran Pembangunan Prov Jatim telah terintegrasi secara optimal.
Dengan diskusi yang diikuti 36 SKPD Provinsi Jatim ini diharapkan mendapat tambahan pengetahuan baru dari Tim UGM yang nantinya dapat menjadi bahan untuk membenahi hal-hal yang terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
Sumber : ( Humas Jatim )
Post a Comment